Tunjangan Besar Legislator vs Realitas Hidup Rakyat

BANGSAHEBAT.COM - Isu tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan memicu demo besar. Publik menilai hal ini tidak adil di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Bagaimana anak muda seperti Rama, Bono, dan Ranti melihatnya?

Rama:
“Waduh, 50 juta buat rumah? Itu mah bisa bangun rumah sekaligus sama kontrakan lima pintu di kampung, Bon!”

Ranti:
“Halah, Ram. Jangan kaget. Itu baru tunjangan rumah. Belum yang lain-lain. Kalau dijumlahin bisa bikin aku buka salon, warung kopi, plus sewa kos buat mahasiswa sekampung!”

Bono:
“Justru di situlah masalahnya, Ran, Ran. Publik merasa ada ketidakadilan. Rakyat lagi pusing bayar beras, listrik, ongkos sekolah, eh, pejabat malah hidup dengan fasilitas serba wah. Gap antara penghasilan rakyat dan wakilnya makin lebar.”

Rama:
“Tapi, Bon, apa iya tugas mereka cuma datang rapat? Kan mungkin biaya hidup di ibu kota memang mahal. Jadi wajar kalau dikasih tunjangan besar?”

Bono:
“Kalau soal itu bisa dibicarakan. Tapi masalahnya bukan sekadar besar kecilnya angka. Ini soal transparansi. Kalau memang tunjangan segitu dianggap perlu, harus ada data terbuka. Biaya hidup, rincian pengeluaran kerja, sampai akuntabilitasnya jelas.”

Ranti:
“Betul! Jangan cuma bilang ‘ini sudah sesuai aturan’. Rakyat tuh butuh bukti. Kalau enggak, ya demo terus. Wong orang kalau duitnya kepake nggak jelas aja bisa ngamuk, apalagi ini duit negara.”

Rama:
“Hmm… jadi solusinya apa dong biar rakyat percaya?”

Bono:
“Pertama, audit rutin. Kedua, laporan publik yang mudah diakses. Ketiga, mekanisme pengawasan yang benar-benar jalan. Kalau rakyat lihat uang mereka dipakai sungguh-sungguh buat tugas negara, bukan buat gaya hidup, mungkin kemarahan bisa mereda.”

Ranti:
“Intinya sih gampang: jangan bikin rakyat merasa jadi ATM doang. Kalau rakyat susah, pejabat juga harus tahu rasanya susah. Baru adil.”

Dialog RBR ini menyoroti tunjangan besar legislator yang menuai demo. Rama kaget dengan besarnya angka, Ranti menyindir tajam, dan Bono menekankan soal transparansi serta akuntabilitas. Intinya, rakyat menuntut keadilan dan keterbukaan agar kepercayaan publik bisa terjaga.