Mudahnya Rakyat Naik Pitam, Mudahnya DPR Naik Gaji

BANGSAHEBAT.COM - Bangsa kadang merasa, berita politik di negeri ini lebih cepat bikin panas kepala dibandingkan cuaca terik di tengah hari bolong. Baru saja rakyat menarik napas soal harga kebutuhan pokok yang meroket, eh, muncul lagi berita: “Gaji DPR mau naik.” Alhasil, rakyat pun naik pitam. Wajar, wong tiap hari yang muncul di pemberitaan bukan kabar baik, tapi kabar korupsi, skandal, dan drama politik yang nggak jauh-jauh dari uang rakyat.

Pertanyaannya, kenapa setiap kali ada isu kenaikan gaji DPR, langsung bikin gaduh? Jawabannya sederhana: karena kepercayaan publik sudah jebol. Ibarat ember bocor, mau ditambah air sebanyak apapun tetap akan merembes keluar. Rakyat sudah terlalu sering kecewa. Jadi begitu ada wacana menaikkan gaji, bukan lagi dianggap sebagai “kebutuhan profesional”, tapi sebagai “tontonan yang bikin dongkol”.

Lucunya, DPR merasa wajar membela diri. “Kami butuh fasilitas untuk bekerja maksimal,” katanya. Rakyat pun membalas: “Kalau kerja maksimal, hasilnya mana? Kok tiap hari berita korupsi makin banyak?” Jadilah adu suara—mirip adu mulut di pasar, tapi bedanya yang ini pakai mikrofon dan kamera.

Nah, kalau kondisi begini dibiarkan, hubungan rakyat dengan wakilnya akan makin jauh dari kata harmonis. Padahal, wakil rakyat seharusnya jadi jembatan, bukan tembok. Solusinya? Jangan cuma bicara di ruang sidang atau di media. Perlu ada “duduk bareng” yang benar-benar terasa nyata, bukan hanya acara seremonial yang penuh pencitraan. Rakyat butuh didengar, bukan ditonton pidato. DPR butuh dipercaya, bukan sekadar disorot kamera.

Sekarang, yang lebih penting dari wacana menaikkan gaji adalah menaikkan integritas. Sebelum minta tambahan tunjangan, tunjukkan dulu hasil kerja yang bikin rakyat bilang: “Ya, pantas mereka digaji segitu.” Kalau tiap hari yang naik justru angka kasus korupsi, jangan salahkan rakyat kalau selalu marah.

Singkatnya, Bangsa mau bilang: hubungan ini bisa harmonis kalau DPR sadar bahwa rakyat bukan sekadar penonton drama politik. Rakyat adalah majikan. Kalau majikan kecewa, siap-siap kontrak politik bisa diputus.