Membobol Situs Judi, Tapi Bandar Malah Nyantai?

BANGSAHEBAT.COM - Baru-baru ini, publik digegerkan oleh penangkapan lima orang yang dituduh “membobol” situs judi online—bukan sebagai korban, tapi sebagai pelaku yang memanfaatkan celah promo untuk meraup keuntungan. Rinciannya: mereka bermain judi menggunakan banyak akun, hasilnya berkisar Rp50 juta per bulan, sementara anggota lainnya digaji sekitar Rp1–1,5 juta per minggu.

Kecurigaan instan pun muncul: mengapa pemain yang berhasil mengalahkan sistem malah ditangkap, sementara bandar yang dirugikan justru tampak aman? Isu inilah yang muncul kuat di ruang publik.

Dosen hukum dari Universitas Trisakti tegas menyatakan:

“Langkah polisi menangkap pemain judol tetapi membiarkan bandar dari situs tersebut bebas, merupakan kekeliruan." 

Sementara itu, pihak Polda DIY meluruskan bahwa penindakan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, dan penanganan terhadap bandar tetap akan dilakukan jika bukti keterlibatannya ditemukan. Polisi menekankan bahwa siapa pun yang terlibat—pemain, operator, bandar—harus ditindak tegas.

Namun, kecurigaan publik tidak bisa diabaikan begitu saja. Peneliti ISEC menyoroti perlunya transparansi mengenai siapa pelapor (apakah benar masyarakat?) dan alasan bandar tidak ikut ditangkap. 

Tanpa kejelasan itu, publik bisa saja menuduh adanya “main mata” antara bandar dan aparat.

Lebih lanjut, Direktur Indonesia ICT Institute menyarankan agar pemain, yang bisa jadi hanya memanfaatkan celah sistem dan bukan pemodal sejati, sebaiknya dididik atau diberi edukasi hukum—daripada dijerat keras sebagai pelanggar utama. Yang lebih penting: bandar dan pengelola situs judi online harus jadi fokus utama penegakan hukum.

Kasus ini membuka cermin peliknya penegakan hukum Indonesia:

• Jika hanya pemain yang diburu, tapi bandar lolos, keadilan terasa timpang.
• Tanpa keterbukaan data pelapor dan alasan selektif, kepercayaan publik terhadap aparat digadang terusik.
• Pemain bisa jadi ‘korban sistem’, bukan hanya pelaku—kasus seperti ini perlu dibuka edukasinya.

Indonesia butuh aparat yang jujur dan sistem yang transparan—sehingga bukan hanya korban kejahatan yang diganjar, tapi penguasa sesungguhnya yang memakan daging kodok.