Ketika Maaf Jadi Senjata: Abolisi dan Amnesti di Tangan Presiden

BANGSAHEBAT.COM - Jangan salah. Di negeri ini, maaf bukan lagi sekadar kata bijak dari pelajaran agama. Di tangan Presiden, maaf bisa jadi senjata politik, bisa jadi tameng kekuasaan, bahkan bisa jadi tiket keluar dari jeruji besi bagi mereka yang “beruntung”.

Abolisi dan amnesti. Dua kata yang terdengar sangat humanis, tapi sebenarnya bisa sangat politis.

Abolisi itu semacam delete permanen buat proses hukum. Bahkan sebelum sidang selesai, negara bisa bilang, "Udah, nggak usah lanjut. Orang ini dibebasin aja." Sedangkan amnesti, biasanya lebih ke arah pengampunan untuk mereka yang dianggap “melawan negara”, tapi sekarang mulai dipakai juga buat kepentingan lain—terutama ketika timing politik sedang sempit, dan “rekonsiliasi” dibutuhkan.

Pertanyaannya:
Apakah pemberian abolisi dan amnesti ini benar-benar demi kebaikan bangsa? Atau demi kenyamanan elite?

Bayangkan ini:
Ada tokoh besar, terjerat kasus, rakyat sudah tahu hitam-putihnya. Tapi karena “demi stabilitas politik” atau “rekonsiliasi nasional”, Presiden turun tangan memberi amnesti. Kesannya keren: pemimpin pemaaf. Tapi rakyat jadi bingung—apakah hukum masih berlaku buat semua?

Masalahnya bukan cuma soal orang dibebasin.
Masalahnya adalah: apa pesan yang disampaikan ke rakyat?

Apakah ini artinya keadilan bisa dinegosiasikan?
Apakah ini artinya hukum bisa disalip oleh kalkulasi politik?

Bangsa ini bukan kekurangan pengampun, tapi kekurangan kejelasan. Pengampunan itu agung, kalau dipakai untuk memperkuat keadilan. Tapi kalau justru merusak kepercayaan publik pada sistem hukum, maka maaf itu berubah jadi racun.

Saya bukan anti-abolisi, bukan anti-amnesti. Tapi saya pro-keterbukaan.
Kalau mau ngasih abolisi atau amnesti, buka semua alasannya ke rakyat. Transparan. Jelaskan kenapa orang itu layak dimaafkan. Dan jangan pakai alasan “stabilitas” sebagai tameng untuk ngelolosin kepentingan tertentu.

Kalau Presiden bisa maafkan siapa saja, rakyat berhak tahu: kenapa?

Opini ini mengkritisi kebijakan pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden yang dinilai bisa menjadi alat politis alih-alih semata demi keadilan. Ditekankan pentingnya transparansi agar kepercayaan rakyat terhadap hukum tidak terkikis.