7 Jam di KPK—Pendapatan DPR atau Commitment Fee?

BANGSAHEBAT.COM - Bupati Pati, Sudewo, diperiksa KPK selama hampir tujuh jam terkait dugaan korupsi proyek jalur kereta api. Ia menyebut uang yang disita semasa pemeriksaannya adalah pendapatan dari DPR RI, bukan hasil suap—klaim yang kontroversial. Rama, Ranti, dan Bono berdiskusi hangat: benarkah itu pendapatan resmi, atau malah bikin rakyat makin skeptis?

Rama (bingung):
Eh, kalian denger, ya? Sudewo baru keluar dari KPK—diperiksa selama 7 jam lebih, katanya soal dana dari proyek kereta api itu...

Ranti (penasaran):
Iya! Dia bilang uang sekitar Rp720 juta itu pendapatannya waktu jadi anggota DPR, lengkap dengan pendapatan dan pengeluarannya. Dia bahkan bantah pernah menerima commitment fee atau suap. Kasih bukti dong!

Bono (sinis):
Heh, klaim seperti itu biasanya buat melawan narasi dari KPK. Apalagi KPK sudah menyita Rp3 miliar dari rumahnya, dan nama dia muncul di dua dakwaan berbeda—dari Putu Sumarjaya dan Bernard Hasibuan.

Rama:
Emang iya sih dia bilang sudah jelasin detail dua tahun lalu waktu pertama diperiksa, sekarang cuma rekonfirmasi aja—kata dia semua sudah tercatat: pemasukan, pendapatan, pengeluaran.

Ranti:
Tapi kalau benar itu pendapatan resmi, kok bisa nyimpan uang segitu banyak di rumah? Secara etika, kan tetap mencurigakan—apalagi untuk pejabat publik...

Bono:
Betul, Ran. Ini masalah reputasi sama transparansi. Klaim “pendapatan DPR” bisa membingungkan publik—apakah kita percaya begitu saja? Apalagi, KPK buka kemungkinan memanggil anggota Komisi V periode Sudewo untuk diklarifikasi.

Rama:
Jurnalis juga nanya apa dia ingat berapa pertanyaan yang diarahkan penyidik selama 7 jam. Dia jawab polos, “nggak ingat jumlah pertanyaannya.” Itu semakin bikin kita bertanya: ada yang ditutup-tutupi?

Ranti:
Dan jangan lupa, warga Pati sempat demo besar-besaran. Bahkan ada lebih dari 350 surat dari warga yang dikirim ke KPK minta kasusnya dibuka.

Bono:
Iya. Jadi dialognya bukan soal apakah dia pendapatan DPR atau bukan. Tapi soal bagaimana pejabat publik harus jawab keraguan publik. Klarifikasi aja belum cukup tanpa disertai transparansi nyata.

Rama:
Jadi inti diskusinya: Meskipun dia menyatakan uang itu berasal dari gaji DPR, rakyat tetap butuh kejelasan lebih—seperti audit terbuka atau penjelasan dokumen lengkap. Bukan cuma kata-kata di depan kamera.

• Fakta Utama: Sudewo diperiksa oleh KPK selama 7 jam terkait dugaan korupsi proyek jalur kereta api DJKA.
• Klaim Sudewo: Uang yang disita adalah pendapatan DPR, bukan suap—dan klaim itu sudah dia jelaskan sejak dua tahun lalu.
• Reaksi Publik: Muncul desakan kuat dari masyarakat—termasuk surat-surat ke KPK, demo, dan dorongan untuk pemanggilan saksi lain.