BANGSAHEBAT.COM - Setelah fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur terhadap praktik penggunaan Sound Horeg (sound system hiburan berisik di hajatan), kini Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, angkat bicara. Ia meminta para pengusaha hiburan agar patuh dan menghormati keputusan MUI.
Pernyataan ini langsung mengundang berbagai reaksi: dari yang setuju karena menjaga ketertiban lingkungan, sampai yang menolak karena menganggapnya membatasi mata pencaharian rakyat kecil.
Berikut ulasannya dalam dialog khas NEWS NYA BANGSA, bareng NALA, DARTO, dan LALA!
🎙️ NEWS NYA BANGSA : “Sound Horeg Dilarang, Kini Wagub Jatim Minta Patuh Fatwa MUI!”
🎧 NALA:
Halo, Sobat Bangsa! Kembali lagi bareng kami di NEWS NYA BANGSA. Hari ini, kita bahas kelanjutan polemik Sound Horeg yang difatwa haram oleh MUI Jatim, dan kini Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak, minta pengusaha hiburan rakyat untuk tunduk dan menghormati fatwa tersebut.
🕶️ DARTO:
Iya, ini pernyataan yang langsung menohok para pelaku hiburan tradisional. Emil bilang, meski fatwa MUI tidak bersifat hukum negara, tapi sebagai pemimpin daerah ia mengajak masyarakat untuk menyikapi fatwa secara bijak dan patuh demi ketertiban bersama.
🔥 LALA:
Wah, makin bikin panas nih. Apalagi para pelaku usaha Sound Horeg merasa belum diajak duduk bersama, tapi sudah diminta “patuh”. Padahal ini soal perut dan penghidupan mereka loh!
🎧 NALA:
Betul, Lala. Tapi di sisi lain, Emil juga menyebut bahwa ada keluhan dari masyarakat soal bisingnya suara sound system di tengah malam, yang mengganggu ibadah dan waktu istirahat.
🕶️ DARTO:
Artinya, Pemprov Jatim sedang mencari titik tengah. Emil juga mendorong agar ada standar teknis soal penggunaan sound system, misalnya batas volume dan waktu operasional.
🔥 LALA:
Tapi tetap aja ya... perlu dialog terbuka! Jangan cuma narasi moralitas dan ketertiban aja. Harus ada keberpihakan pada ekonomi rakyat, apalagi pasca-pandemi, sektor hiburan rakyat mulai menggeliat lagi.
🎧 NALA:
Dan jangan lupa, Sound Horeg itu juga bagian dari budaya kampung. Harusnya dirangkul, dibina, bukan langsung diberi label haram dan diminta patuh tanpa kompromi.
🕶️ DARTO:
Intinya: negara harus hadir, bukan sekadar lewat fatwa. Perlu regulasi cerdas, bukan pemaksaan.
🔥 LALA:
Setuju! Semoga pemerintah segera menggelar dialog terbuka antara MUI, pelaku usaha, dan warga. Jangan sampai isu ini makin liar dan memecah belah masyarakat.
🎧 NALA:
Tetap kritis, tetap cerdas ya, Sobat Bangsa. Sampai jumpa di edisi berikutnya hanya di NEWS NYA BANGSA—karena suara kita, cermin bangsa!
Pastikan Selalu Berkomentar Yang Baik, Tidak Menyinggung Ras, Suku, Agama dan Rasis
DAFTARKAN DIRIMU MENJADI BAGIAN DARI BANGSA HEBAT DENGAN MENDAFTAR ID BANGSA HEBAT, ADA UNDIAN BERHADIAH DAN JUGA UANG JUTAAN RUPIAH SETIAP BULANNYA. DAFTAR KLIK DISINI atau Cek id.bangsahebat.com