Penonaktifan Anggota DPR: Simbol Politik atau Jalan Menuju Akuntabilitas?

BANGSA HEBAT September 05, 2025 0

BANGSAHEBAT.COM - Menurut artikel di ipol.id, seorang pengamat politik menyebut penonaktifan beberapa anggota DPR oleh partai politik—seperti NasDem dan PAN—sebagai langkah politis semata. Karena dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 (UU MD3), istilah "penonaktifan" tidak dikenal secara resmi; yang ada hanyalah Pergantian Antar Waktu (PAW) dan pemberhentian sementara yang memiliki dasar hukum jelas Ipol.id.

Sementara itu, akademisi dari UINSI Samarinda—Suwardi Sagama—menyoroti bahwa tindakan penonaktifan dianggap tidak cukup tegas dan hanya bersifat simbolis. Ia menyarankan agar jika partai politik benar-benar ingin menunjukkan komitmen terhadap disiplin, sebaiknya langsung menggunakan mekanisme PAW agar memberi efek jera dan menjaga kredibilitas lembaga serta elektabilitas partai.

Opini Bangsa:
Langkah penonaktifan anggota DPR oleh partai politik memang bisa dimaknai sebagai isyarat bahwa organisasi politik itu serius menjaga etika dan reputasi. Namun, mempertimbangkan ketidakhadiran dasar hukum formal dalam UU MD3, langkah ini seakan berjalan di antara batas simbolik dan kebijakan nyata.

Di satu sisi, penonaktifan bisa menjadi catatan serius—bahwa partai tidak menolerir perilaku yang dianggap melukai publik. Ini penting dalam membangun budaya politik yang bertanggung jawab dan akuntabel. Namun, jika tidak diikuti dengan proses formal seperti PAW atau pemberhentian sesuai aturan, hal ini justru dapat memunculkan kesan setengah hati.

Lebih jauh, kepercayaan publik tidak akan tumbuh jika tindakan seperti ini hanya berhenti di level simbol. Efek jera sejatinya muncul ketika sanksi dibarengi dengan konsekuensi hukum yang tegas. Dengan kata lain, penonaktifan tanpa dasar hukum bisa dianggap sebagai wacana pertunjukan—seolah menyuarakan reformasi, tapi tetap mempertahankan status quo.

Bangsa berpikir bahwa:
Kolaborasi antara simbol politik (penonaktifan) dan proses hukum (PAW atau sanksi formal) adalah kombinasi ideal. Simbol memicu kesadaran, sedangkan hukum memastikan konsistensi dan kejelasan. Dengan begitu, politik bukan hanya bergerak di ranah retorika, tetapi mencerminkan integritas dan akuntabilitas nyata.