Digitalisasi Pemerintahan: Makin Transparan atau Makin Jauh dari Rakyat?

BANGSAHEBAT.COM - Di era digital seperti sekarang, pemerintah gencar menerapkan berbagai sistem berbasis teknologi seperti e-KTP, e-court, dan e-budgeting. 

Tapi, apakah digitalisasi ini benar-benar memperkuat transparansi dan efisiensi birokrasi? Atau justru membuat rakyat makin jauh dari proses pengambilan keputusan? Yuk, kita simak perdebatan hangat antara Rama, Bono, dan Ranti!

Dialog RBR:

Rama:
Menurutku digitalisasi pemerintahan itu langkah maju. E-KTP, e-budgeting, semua itu bisa bikin proses jadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Bayangin, data bisa diakses real-time, gak perlu lagi tumpukan berkas atau birokrasi berbelit.

Bono:
Hati-hati, Ram. Jangan cuma lihat kecepatan dan efisiensinya. Gimana dengan keamanan data? Banyak warga yang bahkan gak ngerti gimana data mereka disimpan, apalagi kalau data itu bocor atau disalahgunakan. Belum lagi, gak semua daerah punya akses internet stabil. Gimana rakyat mau ikut serta?

Ranti:
(garuk kepala) Tapi... kalau semua jadi digital, terus rakyat yang gaptek gimana? Masa urusan sama negara harus lewat aplikasi terus? Itu mempermudah atau memperjauh sih?

Rama:
Makanya pemerintah juga harus edukasi masyarakat. Literasi digital itu penting. Digitalisasi bukan berarti menggantikan interaksi sosial, tapi mempercepat pelayanan. Masa kita mau stuck di zaman antri panjang terus?

Bono:
Aku setuju edukasi penting. Tapi kenyataannya, banyak program digital diluncurkan tanpa kesiapan. Aplikasi lambat, server sering down, dan yang paling parah: rakyat gak ngerti sistemnya. Gimana mau transparan kalau kita gak ngerti yang ditransparankan?

Ranti:
Jadi... kalau aku pengen tahu uang desa dipakai buat apa, tinggal buka e-budgeting gitu? Tapi... kalau gak ngerti istilah anggaran, tetep aja kayak baca sandi alien!

Rama:
Nah itu PR-nya. Sistem digital harus dirancang user-friendly. Gak bisa cuma untuk auditor atau pejabat, tapi juga buat masyarakat umum. Transparansi gak berarti apa-apa kalau bahasanya gak bisa dimengerti rakyat.

Bono:
Dan jangan lupa, makin digital sistemnya, makin rentan juga dimanipulasi kalau kontrolnya lemah. Jangan sampai rakyat cuma dijadikan 'data', tapi gak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Ranti:
Hmm... jadi kalau semuanya makin digital, rakyat harus makin pintar juga ya? Tapi... pemerintahnya jangan cuma pintar bikin aplikasi, tapi juga pintar ngajarin!

Digitalisasi pemerintahan memang menjanjikan efisiensi dan transparansi, tapi juga membawa tantangan besar: dari ancaman penyalahgunaan data hingga rendahnya literasi digital masyarakat. Rakyat butuh bukan hanya akses, tapi juga pemahaman. Maka, proses digitalisasi harus dibarengi dengan edukasi dan pelibatan publik yang nyata agar tak hanya efisien, tapi juga adil dan inklusif.