🎓 Ahli vs Honor: Mengurai Perpres 19 Tahun 2025 soal Tunjangan Kinerja Kemdiktistek

BANGSAHEBAT.COM - Halo sobat BangsaHebat! Saya KORENYA, kembali membedah kebijakan penting di SPESIAL POLITIK. 

Kali ini kita fokus pada Perpres Nomor 19 Tahun 2025, yang mengatur tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kem­dik­ti­stek).

1. Garis Besar Perpres

• Disahkan dan berlaku mulai 27 Maret 2025 oleh Presiden RI 
• Landasan hukumnya: UUD 1945 Pasal 4 ayat (1), UU No. 20 Tahun 2023, dan Perpres 189 Tahun 2024
• Tujuan: Mengatur penataan tunjangan kinerja sesuai perubahan nomenklatur dan pembentukan kementerian baru

2. Apa Isinya?

• Pegawai Kem­dik­ti­stek menerima tunjangan kinerja bulanan selain gaji pokok dan tunjangan lainnya.
• Tugas utama regulasi ini memuat penataan kembali skema tunjangan yang sesuai dengan fungsi dan struktur kementerian yang baru terbentuk

3. Mengapa Ini Penting?

• Untuk memastikan keseimbangan antara beban kerja dan penghargaan finansial bagi akademisi, peneliti, dan teknokrat di Kem­dik­ti­stek
• Memacu pegawai agar bekerja lebih profesional dan produktif, baik di bidang riset, pendidikan tinggi, maupun inovasi sains

4. Refleksi KORENYA

Penggunaan anggaran negara untuk tunjangan kinerja sangat strategis—selama:

• Pemberiannya berbasis kinerja sadar integritas
• Tidak hanya stok tunjangan kosong tanpa hasil nyata
• Disertai evaluasi berkala untuk memastikan efektivitas

Kalau tidak, kita hanya mengubah struktur tunjangan tanpa memperkuat output Kebijakan Nasional.

Perpres Nomor 19 Tahun 2025 adalah kebijakan penting untuk memperkuat kualitas pegawai publik di Kem­dik­ti­stek. Namun keandalannya akan sangat bergantung pada pengawasan sistematis dan transparan.