Wacana E-Voting DPR Komisi II dengan KPU dan Bawaslu

BANGSAHEBAT.COM - Berikut dialog RBR (Rama, Bono, Ranti) membahas wacana e‑voting dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama KPU & Bawaslu:

Lokasi: Café sore, terdengar laporan berita di televisi.

🧑‍🦱 RAMA:
“Bon, Ran, baru saja ada potongan berita tentang Romy Soekarno—anggota Komisi II DPR—yang minta KPU mulai pikirkan pemilu berbasis e‑voting. Apa itu benar? 🤔”

🧔 BONO:
“Iya, Rama. Romy bilang pemilu 2029 bisa dilakukan lewat sistem digital seperti face recognition, sidik jari, e‑KTP, & voting lewat tablet. Tujuannya agar demokrasi jadi ‘efisien, transparan, minim kecurangan’, sekaligus memangkas anggaran yang membengkak, sekitar Rp 52–58 triliun dibanding Rp 71 triliun sekarang”

👩 RANTI:
“Wow, efisien ya… Tapi aman nggak kalau semua digital? Kan bisa diserang hacker, atau orang enggak melek teknologi malah kesulitan.”

🧔 BONO:
“Justru itu pentingnya uji coba dan roadmap. Mereka usulkan tahap awal mulai 2027 di beberapa provinsi, lengkap dengan regulasi data dan pelatihan penyelenggara, biar semua protokol keamanan & literasi politik digital siap”

🧑‍🦱 RAMA:
“Jadi semacam demokrasi 5.0 yang Romy bilang—modern, tapi tetap terkontrol. Menarik juga.”

👩 RANTI:
“Tapi bagaimana dengan yang belum punya akses internet lancar? Di daerah terpencil bisa jadi malah tambah kesenjangan.”

🧔 BONO:
“Betul. Infrastruktur dan kesiapan masyarakat jadi kunci. Sayangnya, kecepatan dan kualitas internet masih beragam, jadi KPU harus pastikan inklusivitas. Apalagi pengalaman sebelumnya lebih ke e‑rekap bukan full e‑voting”

🧑‍🦱 RAMA:
“Aku juga penasaran, bagaimana sikap KPU dan Bawaslu? Apakah mereka langsung setuju?”

🧔 BONO:
“KPU belum menolak. Mereka lebih hati-hati, masih pelajari landasan hukum & kesiapan teknis. Bawaslu pun akan diajak bersama dalam tim kerja. Ini bukan soal cepat atau lambat, tapi matang dan aman.”

👩 RANTI:
“Kita doain ya semoga prosesnya aman, inklusif, dan bisa tingkatkan partisipasi. Demokrasi jadi makin canggih tanpa tinggalkan keadilan.”

📌 Ringkasan Inti

Poin	Ringkasan
Inisiatif	DPR Komisi II (Romy Soekarno) minta KPU kaji e‑voting untuk Pemilu 2029
Target dan manfaaat	Demokrasi 5.0: efisiensi, transparansi, potensi hemat Rp 13–19 triliun
Persiapan	Roadmap, uji coba 2027, regulasi data, SDM penyelenggara, literasi digital
Tantangan	Infrastruktur, keamanan siber, inklusivitas, dasar hukum, kesiapan teknis

Kesimpulan RBR

Wacana e‑voting membuka peluang reformasi demokrasi dengan teknologi. Namun keberhasilannya bergantung pada keamanan, infrastruktur, keadilan akses, dan fundamentalisasi hukum teknologi. Transformasi digital ini bukan hanya tentang cepat, tapi bisa dipertanggungjawabkan, inklusif, dan benar‑benar lebih baik dari sistem lama.