Heboh! Pj Gubernur Papua: Laporkan ASN yang Berpolitik Praktis – Ini Kata Penjaga Netralitas!

BANGSAHEBAT.COM - “Pj Gubernur Papua imbau lapor ASN yang terlibat politik praktis selama PSU. Simak langkah menjaga netralitas ASN di BangsaHebat.com!”

Penjabat Gubernur Papua, Agus Fatoni, mengeluarkan peringatan tegas kepada seluruh ASN: laporkan setiap indikasi keterlibatan dalam politik praktis selama persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025. Ajakan ini disampaikan saat evaluasi kesiapan PSU bersama KPU dan Forkopimda di Jayapura.

🧐 Apa Yang Terjadi? (What)

• Pj Gubernur meminta masyarakat dan media aktif memantau ASN yang terlibat politik praktis, demi menjaga netralitas birokrasi selama PSU berjalan lancar.
• Pertemuan itu juga mengevaluasi progres teknis dan dukungan Pemda ke KPU dalam persiapan PSU.

🧑‍💼 Siapa yang Terlibat? (Who)

• Agus Fatoni, Penjabat Gubernur Papua, yang langsung memimpin koordinasi dengan KPU.
• KPU Papua dan Forkopimda (forum komunikasi forkopimda) sebagai mitra kerja dalam jalannya PSU.
• ASN dan masyarakat sebagai objek pengawasan agar netralitasnya terjaga.

📅 Kapan dan Di Mana? (When & Where)

• Rapat koordinasi berlangsung di kantor Gubernur Papua, Jayapura, pada 10 Juli 2025, tepat 26 hari menjelang PSU yang ditetapkan untuk 6 Agustus 2025.

Mengapa Ini Dilakukan? (Why)

• Untuk memastikan ASN tidak terlibat politik praktis, agar penyelenggaraan PSU bebas dari intervensi birokrasi.
• Dukungan teknis dan logistik dari Pemda sangat krusial supaya PSU berjalan lancar dan aman.

⚙️ Dampak dan Langkah Berikutnya (How)

• Peningkatan pengawasan terhadap ASN — Potensi pelaporan dan tindakan disiplin bisa ditindaklanjuti jika ditemukan penyimpangan.
• Koordinasi intensif antara Pemda dan KPU akan terus dijaga agar tahapan PSU berjalan mulus tanpa kendala teknis.
• Peran aktif masyarakat dan media diharapkan untuk ikut mengawasi netralitas ASN demi demokrasi yang bersih.

Pj Gubernur Papua menunjukkan komitmen kuat agar ASN benar-benar netral saat PSU. Ajakan ini bukan sekadar lip service—melainkan strategi nyata agar persiapan teknis dan etik penyelenggaraan pemilu ulang berjalan tanpa hambatan birokrasi dan politik praktis.

💬 Ayo Diskusi!

Menurut kamu, seberapa efektif imbauan seperti ini dalam menjaga netralitas ASN?
Tulis pendapatmu di komentar, dan ikuti terus BangsaHebat.com untuk update politik lokal serta analisis mendalam ala rakyat hebat!