Suara RBR – Privasi vs Keamanan: Setuju Pemerintah Boleh Wiretap?

BANGSAHEBAT.COM - Berikut dialog Rama – Bono – Ranti (RBR) menghadirkan sudut pandang yang ringan tapi kritis mengenai isu sosial yang sedang hot:

Rama (santai dengan gelas kopi):
“Kalian dengar belum? Tanggal 26 Juni 2025 kemarin, Kejaksaan Agung akhir‑akhir ini teken perjanjian sama provider telco buat bisa wiretapping demi penegakan hukum, katanya untuk buru buronan. Tapi banyak juga yang khawatir ini bisa jadi surveillance massal tanpa kontrol jelas.”

Bono (angkat alis):
“Iya, analisis dari Rakhsa Initiatives sama Amnesty International menyoroti: gak ada batasan yang transparan—siapa aja yang bisa dikorek, data disimpen berapa lama, atau lembaga apa aja yang bisa akses.” 

“Kalau gak hati-hati, bisa-bisa semua pembicaraan pribadi kita tergali.”

Ranti (mengangguk serius):
“Betul. Kalau wiretap dipakai hanya buat kasus kriminal serius, mungkin oke. Tapi kalau nanti meluas? Kita bisa kehilangan privasi dasar. Sama kayak momok digital. Lihat COVID‑19 era, data pribadi bisa bocor ke mana‑mana.”

---

Rama:
“Tapi bagaimana kalau kita jadi korban kejahatan—misalnya perampokan online atau kriminalitas teknologi tinggi—pastinya butuh alat penegak hukum yang mumpuni kan?”

Bono:
“Setuju, tapi hak privasi juga gak kalah penting. Harus ada institusi pengawas independen, dan perintah wiretap harus dari pengadilan, bukan hanya keputusan internal dari Kejagung.”

Ranti:
“Iya! Sama seperti negara demokrasi yang sehat, kita perlu checks & balances. Kalo gak, pemerintah bisa ngawur ngawasin semua orang. Ingat kasus lain kan—ada razia terhadap komunitas LGBT atau ‘gay party’. Tanpa batasan jelas, ini bisa merembet ke kelompok minoritas atau aktivitas personal yang sah.”

---

Rama (menyeruput kopi terakhirnya):
“Jadi simpulannya: kita butuh penegakan hukum, tapi privasi pun harus terlindungi. Solusinya?”

Bono:
“- Batasi wiretap hanya untuk kasus berat (terorisme, trafficking)

• Harus ada izin pengadilan
• Data hanya boleh disimpan terbatas
• Buat lembaga pengawas independen yang bisa audit penggunaan wiretap”

Ranti:
“Dan libatkan masyarakat dalam diskusi akses hukum digital. Edukasi publik penting supaya kita semua tahu hak dan batasan privasi.”

Rama: “Nah, di dunia digital terus terang, dua hal ini tidak bisa dipisahkan: privasi vs keamanan. Keseimbangannya harus dijaga — bukan monolog, tapi dialog terbuka.”

Bono: “Betul sekali.”

Ranti: “RBR setuju nih!”