Patronase Politik: Cara Halus Merampok Demokrasi? Obrolan RBR yang Bikin Melek Politik!

BANGSAHEBAT.COM - Dialog RBR - Edisi Patronase Politik: Antara Balas Jasa dan Demokrasi yang Terkikis

Lokasi: Angkringan Simpang Tiga, sore menjelang magrib.

RAMA:
(seruput kopi)
"Bon, Ran… kalian sadar nggak, tiap musim pemilu, yang ramai itu bukan cuma janji kampanye, tapi juga amplop dan jabatan. Katanya sih balas budi…"

BONO:
(angkat alis)
"Hah, balas budi? Itu mah patronase politik namanya. Elite politik bagi-bagi jabatan buat yang bantu dia naik. Demokrasi? Tinggal nama doang."

RANTI:
(tersenyum miring)
"Iya, kayaknya politik kita makin mirip perusahaan keluarga. Yang penting ‘lo bantu gue’, nanti gue kasi kursi. Mau kompeten atau enggak, itu urusan nanti."

RAMA:
"Padahal jabatan publik harusnya buat orang yang punya kapasitas, bukan yang punya kedekatan. Tapi, ya gitu… selama sistemnya memungkinkan, praktik patron-klien terus jalan."

BONO:
"Makanya rakyat harus ngerti. Patronase itu ngerusak. Kita milih orang, tapi ternyata yang jalanin kebijakan malah 'titipan' dari relasi-relasi politik."

RANTI:
"Dan parahnya lagi, seringkali jabatan penting jadi semacam 'reward'. Yang bantu kampanye, yang nyumbang logistik, yang jaga suara... semua minta jatah."

RAMA:
"Hmm… rakyat jadi korban dua kali: pertama waktu suara dibeli, kedua waktu hasilnya buruk karena jabatan diisi orang yang nggak capable."

BONO:
"Betul! Dan sayangnya, banyak yang anggap itu biasa. Dibilang 'wajar' karena sudah tradisi. Padahal ini penyakit!"

RANTI:
"Satu-satunya yang bisa ngerubah ya kesadaran kita sendiri. Kalau kita masih jual suara, jangan kaget kalau negara juga dijual pelan-pelan."

Praktik patronase politik bukan sekadar isu elit, tapi dampaknya langsung ke kehidupan rakyat. Jabatan publik yang diisi atas dasar balas budi, bukan kualitas, menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan umum.

Melalui dialog ringan RBR, kita disadarkan bahwa politik bukan soal siapa kenal siapa, tapi siapa mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Sudah saatnya kita sebagai rakyat tidak hanya memilih, tapi juga mengawasi, menyuarakan, dan melawan praktik kotor yang menggerogoti demokrasi.